Fatwa MUI,Pengemis diharamkan?


Suasana terlihat di tiap-tiap lampu merah. Tiap kendaraan berhenti didatangi oleh mereka yang menamakan diri kaum dhuafa. Dalam bahasa sehari-hari kelompok ini dikenal sebagai gepeng (gelandangan dan pengemis). Sebutan ini tentu saja bagi sebagian orang “menghinakan”, tetapi bagi sebagian lainnya “membahagiakan”, kontestualisasi pengemis yang membahagiakan merupakan objek pengharaman yang dilakukan oleh Malis Ulama Indonesia-Madura. Hal ini karena, diketahui bahwa terdapat salah satu kampung yang kegiatan kesehariannya semata-mata mengemis untuk tujuan memperkaya diri dan membangun rumah megah. Lainnya, kegiatan mengemis merupakan kegiatan yang teroganisir dengan rapi, terstruktur, dan dengan jam “kerja” yang jelas. Pada momen bulan Ramadhan seperti saat ini, kegiatan mengemis terorganisir miningkat pesat. Di DKI dilaporkan anggota kelompok ini mencapai 10.000 orang.
pengemis1
Menurut MUI, ada tiga kondisi yang diperbolehkan bagi seseorang untuk mengemis;

Pertama, mereka yang terkait dengan beban dan tanggungan kepada ummat. Misalnya, para ketua pembangunan masjid yang masih memiliki utang kapada toko bangunan.

Kedua, mereka yang tertimpa musibah dan bencana alam, seluruh harta dan kekayaan ludes. Untuk menyambung hidup, mengemis bagi kelompok ini permisif.

Ketiga, mereka yang tidak memiliki kelengkapan anggota tubuh secara sempurna, yang berdampak pada ketidakmampuan dalam mencari sumberkehidupan produktif secara normal. Dalam kondisi seperti ini, posisi sebagai pengemis tidak diharamkan.

Negara berkembang seperti Indonesia terus dihantui persoalan klasik seperti pengemis. Menarik untuk dicermati bahwa ternyata konstitusi kita telah secara jelas menggariskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pertanyaannya kemudian adalah sejauhmanakah negara turun tangan untuk menangani para gepeng. Seperti apakah negara mengurus para kaum dhuafa? Telahkah kelompok-kelompok “terasing” ini masuk di dalam agenda pembangunan yang adil dan merata? Sebarapa besarkah anggaan APBN untuk mengangkat derajat, harkat dan mertabat kaum tertindas? Apakah para gepeng ini hanya semata-mata dijadikan angka numerik dalam perhitungan statistik untuk mendapat bantuan dan kerjasama internasional?

Terlepas dari pro kontra dari pengharaman mengemis, yang paling penting untuk direnungkan bahwa mengemis tentu saja secara naluriah tidak seorangpun menghendaki. Ketika “terbuka” peluang, dan secara permanen telah mengikat para pelakunya (ketergantungan absolute), maka negara perlu introspeksi diri. Ada yang salah dalam mengelola bangsa ini. Untuk itu, negara tidak boleh berpangku tangan. Negara tidak boleh hanya mengeluarkan fatwa haram tanpa satu kebijakan pendukung yang komprehensif. Sebab bagaimanapun, para gepeng juga bagian dari anak kandung republik yang dengan darah mereka jualah bangsa ini merdeka secara politik dari kolonialisme asing. Mereka tentu saja tak ingin dijajah kembali oleh system dan kebijakan di tengah Indonesia merdeka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: